BANGKA TENGAH –RABU, 11/12026. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, Pembenahan tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat, perubahan struktur organisasi, maupun evaluasi internal, tetapi harus menyentuh kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya sistem perekrutan dan pendidikan anggota kepolisian.rAB
Pandangan tersebut disampaikan Bung Dodoy, Ketua LBH Milenial Bangka Tengah Keadilan. Ia menilai peningkatan standar pendidikan hukum perlu menjadi salah satu agenda penting dalam mendorong reformasi Polri yang profesional, modern, transparan, dan berintegritas.
Menurut Bung Dodoy, Polri merupakan institusi negara yang memiliki tugas dan kewenangan besar dalam penegakan hukum. Karena itu, peningkatan kapasitas akademik anggota harus menjadi perhatian serius sejak proses perekrutan.
“Kalau ingin reformasi Polri benar-benar berjalan, mulailah dari hal yang paling mendasar, yaitu sistem perekrutan anggota. Menurut saya, ke depan anggota Polri yang direkrut harus minimal berpendidikan S1 Sarjana Hukum. Sementara itu, penyidik yang diberikan kewenangan melakukan proses penyidikan perkara pidana idealnya minimal berpendidikan S2 Magister Hukum,” tegas Bung Dodoy.
Ia menjelaskan, pemahaman ilmu hukum yang kuat merupakan modal penting bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas, mulai dari menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menangani perkara pidana, hingga memastikan hak-hak korban maupun pihak yang dilaporkan tetap terlindungi.
Menurutnya, besarnya kewenangan aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan kapasitas keilmuan, profesionalitas, integritas, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
“Polisi itu aparat penegak hukum. Mereka berhadapan langsung dengan persoalan hukum dan hak asasi manusia. Karena itu, standar kompetensinya harus terus ditingkatkan. Jangan hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai,” tambahnya.
Bung Dodoy juga berpandangan bahwa peningkatan pendidikan anggota kepolisian harus disertai pembenahan sistem pendidikan, pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.
Ia menegaskan, gagasan mengenai persyaratan minimal Sarjana Hukum bagi anggota baru dan Magister Hukum bagi penyidik merupakan tawaran pemikiran untuk memperkuat kualitas institusi Polri ke depan, bukan pernyataan mengenai persyaratan pendidikan yang saat ini sudah berlaku secara umum.
“Reformasi Polri bukan hanya soal memperbaiki institusi, tetapi juga membangun kualitas orang-orang yang menjalankan kewenangan hukum di dalamnya. Kalau ingin penegakan hukum yang berkualitas, maka kualitas aparat penegak hukumnya juga harus menjadi prioritas,” tutup Bung Dodoy.
Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan arah reformasi kepolisian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin kuat dan penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Tim Red: Mega Lestari













Leave a Reply